Muslim Pop | Presiden Prabowo Subianto menargetkan bertambahnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak konsumsi pada 2025 dibandingkan 2024 ini. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam undang-undang APBN tersebut, pemerintah menetapkan target PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM sebesar Rp945,12 triliun, diproyeksikan bertambah 15,37% dibandingkan proyeksi sepanjang tahun 2024 ini yang sebesar Rp819,2 triliun.
Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, target penerimaan pajak tersebut realistis selama pemerintah dapat menjaga atau meningkatkan daya beli masyarakat. “Namun saat ini, daya beli masyarakat merosot. Ini menjadi warning bagi pemerintah,” kata Koni kepada Muslim Pop, Ahad (10/11/2024).
Koni mengatakan, kebijakan pemerintah harus fokus kepada masyarakat. Pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan secara massif. Di antaranya, dengan program padat karya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
“Sehingga uangnya langsung dirasakan masyarakat. Bahkan, pemerintah perlu memberikan insentif berupa pajak penghasilan atau PPh Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan begitu, para pekerja dapat menerima pembayaran atau gajinya secara penuh tanpa potongan pajak. Uang ini akan mengalir langsung ke sektor konsumsi dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Koni.
Jadi, bukan hanya para pengusaha yang selama ini mendapatkan insentif perpajakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Namun, pemberian insentif yang tepat sasaran juga harus dirasakan langsung masyarakat.
Mengenai rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025, Koni mengatakan, agar pemerintah sebaiknya menunda kebijakan tersebut dan menunggu momentum yang tepat karena situasi dan kondisi global termasuk geo politik perang antar negara, dan sebagainya. “Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat,” pungkas Koni.
